LEGALITAS AGAMA DAN PERLINDUNGAN HUKUM: PERMASALAHAN DAN FENOMENA NIKAH SIRIH DI INDONESIA

Baca Juga

Salam Bolpenas.com (Senin, 12 Januari 2026)

Nikah siri masih menjadi praktik yang cukup lazim ditemukan di tengah masyarakat Indonesia. Istilah "siri" yang berasal dari bahasa Arab sirra berarti rahasia. Dalam konteks Indonesia, nikah siri merujuk pada perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat Islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Muslim.

Meskipun secara agama dianggap sah, praktik ini menyimpan kompleksitas hukum yang sering kali merugikan pihak-pihak tertentu, terutama perempuan dan anak-anak.

Beberapa alasan sosiologis dan ekonomi yang menyebabkan masyarakat memilih jalur ini:

• Kendala Biaya dan Administrasi: Anggapan bahwa mengurus administrasi negara itu rumit.

• Menghindari Zina: Ingin segera menghalalkan hubungan tanpa harus menunggu proses birokrasi yang lama.

• Poligami Tanpa Izin Istri Pertama: Sering kali digunakan untuk melakukan poligami secara diam-diam tanpa persetujuan pengadilan.

• Status Sosial: Untuk menutupi hubungan agar tidak menjadi buah bibir masyarakat tanpa harus melibatkan dokumen resmi.

Dampak Hukum dan Kerugian Sosial

Karena tidak tercatat secara negara, pasangan yang menikah siri tidak memiliki Buku Nikah. Hal ini membawa konsekuensi serius:

1. Hak Istri: Istri tidak dianggap sebagai pasangan sah di mata negara, sehingga tidak berhak atas harta gono-gini atau warisan jika suami meninggal dunia.

2. Status Anak: Anak yang lahir dari nikah siri dalam akta kelahirannya hanya tercantum nama ibu (anak luar kawin), kecuali dilakukan proses "isbat nikah" atau pengakuan anak melalui pengadilan.

3. Hambatan Layanan Publik: Kesulitan dalam mengurus Kartu Keluarga (KK), paspor, hingga bantuan sosial pemerintah yang berbasis data kependudukan.

TANGGAPAN MENTERI AGAMA

Menteri Agama Prof. H. Nasarudin Umar, menanggapi dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjauhi praktik nikah siri. Beliau mengatakan bahwa kementerian agama tidak hanya pada masalah teologi tetapi juga pada perlindungan warga negara.

Berikut adalah poin-poin utama tanggapan dan kebijakan Menteri Agama terkait nikah siri:

1. Penekanan pada Pentingnya Pencatatan

Menteri Agama sering kali menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar akad antara dua orang, tetapi juga sebuah peristiwa hukum. Pencatatan di KUA adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan hak-hak suami, istri, dan anak terlindungi.

2. Digitalisasi Layanan KUA (Simkah)

Untuk meminimalisir alasan "birokrasi rumit", Kemenag telah meluncurkan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Tujuannya agar pendaftaran nikah menjadi lebih transparan, mudah, dan cepat. Dengan layanan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tidak lagi mencari jalan pintas melalui nikah siri.

3. Edukasi Mengenai Mudarat Nikah Siri

Pihak Kemenag melalui penyuluh agama di daerah-daerah terus melakukan edukasi bahwa nikah siri memiliki lebih banyak mudarat (kerugian) daripada manfaatnya dalam jangka panjang. Menteri Agama menegaskan bahwa mencatatkan pernikahan adalah bentuk ketaatan kepada peraturan perundang-undangan (ulil amri) yang bertujuan demi kemaslahatan umat.

4. Solusi Isbat Nikah

Bagi masyarakat yang sudah terlanjur menikah siri, Kementerian Agama mendorong dilakukannya Isbat Nikah di Pengadilan Agama. Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah agar pernikahan yang dulunya siri bisa diakui oleh negara dan mendapatkan dokumen resmi.

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Agama dan Badan Peradilan Agama hingga akhir tahun 2025, berikut adalah ringkasan visualisasi dan data statistik mengenai fenomena pernikahan di Indonesia:

Statistik Pernikahan Indonesia (2025)

Secara mengejutkan, tahun 2025 mencatatkan kenaikan angka pernikahan nasional setelah tren penurunan selama tiga tahun berturut-turut. Namun, angka pernikahan tidak tercatat (nikah siri) masih tetap menjadi tantangan besar.

1. Perbandingan Pernikahan Tercatat vs. Tidak Tercatat

Kategori Pernikahan	Jumlah Estimasi (2025)	Keterangan
Tercatat (KUA)	1.479.533 Pasangan	Naik sekitar 1.231 dibanding tahun 2024.
Tidak Tercatat (Siri)	± 34,6 Juta Pasangan	Angka akumulatif warga yang belum memiliki buku nikah.

Kesimpulan

Nikah siri mungkin menyelesaikan urusan privat di hadapan agama, namun meninggalkan lubang besar dalam perlindungan hukum bagi keluarga. Pesan dari Kementerian Agama sangat jelas: Pernikahan yang kokoh adalah pernikahan yang diakui oleh agama dan dicatat oleh negara.