Baca Juga
JAKARTA – Di tengah bayang-bayang luka pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra pada akhir tahun 2025, sebuah secercah harapan muncul dari dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan bahwa sebanyak 85% satuan pendidikan yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah menyatakan kesiapannya untuk memulai pembelajaran semester genap pada Januari 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa meskipun infrastruktur fisik belum sepenuhnya pulih, hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh terhenti. "Prinsipnya adalah memastikan layanan pendidikan tetap berjalan dengan skema yang aman, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan," ujarnya dalam taklimat media di Graha BNPB (30/12/2025).
Peta Kekuatan dan Sebaran Sekolah
Berdasarkan data Kemendikdasmen per 30 Desember 2025, tercatat sebanyak 4.149 satuan pendidikan terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.508 sekolah sudah siap beroperasi kembali.
Berikut adalah rincian data kesiapan sekolah di wilayah terdampak:
| Status Sekolah | Jumlah Satuan Pendidikan |
| Siap Beroperasi (Normal/Terbatas) | 3.508 Unit |
| Pembelajaran di Tenda Darurat | 54 Unit |
| Dalam Proses Pembersihan/Rehabilitasi | 587 Unit |
| Total Terdampak | 4.149 Unit |
Di Aceh, sebanyak 14 tenda darurat telah didirikan, sementara di Sumatra Barat terdapat 21 tenda, dan Sumatra Utara 19 tenda. Meskipun sederhana, tenda-tenda ini menjadi simbol ketangguhan para siswa dan guru untuk tetap melakukan aktivitas literasi dan numerasi.
Kebijakan Kurikulum Adaptif (SE Nomor 1 Tahun 2026)
Guna mendukung sekolah-sekolah ini, Kemendikdasmen telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2026. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas luar biasa bagi kepala sekolah dan guru dalam mengelola pembelajaran. Beberapa poin kunci dalam kebijakan ini meliputi:
Prioritas Psikososial: Pembelajaran tidak langsung dipaksakan pada materi akademik berat. Fokus utama di minggu-minggu awal adalah pemulihan trauma (trauma healing) melalui aktivitas kreatif dan menyenangkan.
Kurikulum Minimum: Guru diperbolehkan hanya mengajarkan materi esensial (literasi, numerasi, dan mitigasi bencana).
Penilaian Fleksibel: Asesmen atau ujian tidak lagi menitikberatkan pada angka akademik, melainkan pada kehadiran, partisipasi, dan kenyamanan siswa selama di sekolah.
Tanpa Seragam: Siswa diperbolehkan ke sekolah tanpa seragam atau perlengkapan lengkap, mengingat banyak harta benda keluarga yang hilang terbawa arus bencana.
Tantangan bagi 15% Sekolah yang Belum Siap
Meskipun 85% telah siap, tantangan besar masih membayangi 15% sekolah sisanya (sekitar 641 unit). Sekolah-sekolah ini umumnya mengalami kerusakan berat, tertimbun material longsoran yang tebal, atau akses jalannya masih terputus.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta dukungan anggaran renovasi sekolah sebesar Rp19 Triliun dari Kementerian PKP terus berupaya mempercepat pembersihan dan pembangunan ruang kelas temporer.
Harapan dan Langkah Maju
Komisi X DPR RI turut menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam memastikan kebutuhan dasar siswa terpenuhi, seperti bantuan paket alat tulis dan bantuan seragam bagi mereka yang terdampak paling parah. Pendidikan bukan sekadar soal gedung yang berdiri tegak, melainkan soal keberlanjutan proses tumbuh kembang anak meski di tengah keterbatasan.
Dengan semangat solidaritas, tahun ajaran baru di wilayah bencana Sumatra diharapkan menjadi titik balik bagi para siswa untuk kembali merajut cita-cita mereka di tengah suasana sekolah yang aman dan ramah anak.
0 comments